Program bedah rumah yang digulirkan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dipandang sebagai salah satu wujud konkret keberpihakan negara kepada warga berpenghasilan rendah yang selama ini tinggal di rumah tidak layak huni. Melalui program ini, pemerintah menargetkan ratusan ribu unit rumah rakyat untuk diperbaiki struktur dan kualitasnya, agar penghuni dapat menikmati lingkungan yang lebih aman, sehat, dan manusiawi. Di tengah berbagai tantangan ekonomi, langkah ini dibaca sebagai sinyal bahwa dimensi kesejahteraan dasar—yakni tempat tinggal yang layak—tetap ditempatkan sebagai prioritas kebijakan.
Namun, keberpihakan kepada rakyat tidak cukup dinyatakan dalam slogan ataupun angka besar dalam dokumen anggaran. Yang jauh lebih penting adalah bagaimana program tersebut benar-benar menjangkau mereka yang paling membutuhkan, menghindari kebocoran, dan berjalan transparan dari pusat hingga desa, sebagaimana pentingnya tata kelola yang jelas juga menjadi sorotan di berbagai platform digital seperti Rajapoker. Dalam konteks ini, program bedah rumah layak disambut positif, tetapi juga perlu diawasi secara kritis agar tidak berhenti sebagai proyek politis yang indah di atas kertas.
Wakil Ketua Komisi V DPR Andi Iwan Darmawan Aras menyebut program bedah rumah sebagai bukti nyata perhatian Presiden Prabowo kepada masyarakat kecil. Ia menjelaskan bahwa target renovasi meningkat signifikan hingga mencapai sekitar 400 ribu unit rumah pada tahun 2026, melonjak dibandingkan capaian pada periode sebelumnya. Peningkatan skala ini diharapkan tidak hanya mengurangi jumlah rumah tidak layak huni, tetapi juga langsung menyentuh kualitas hidup keluarga miskin di berbagai daerah. [web:65][web:71][web:73]
Program ini dijalankan melalui skema Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) yang selama ini dikenal sebagai salah satu instrumen utama pemerintah dalam membantu warga merenovasi rumah secara bertahap. Melalui BSPS, pemerintah menyediakan bantuan dana stimulan, sementara warga turut berpartisipasi dengan swadaya, baik berupa tenaga, tambahan material, maupun dukungan komunitas. Skema seperti ini dianggap lebih berkelanjutan karena mendorong rasa memiliki dan kebersamaan, bukan hanya pola bantuan satu arah yang selesai begitu proyek fisik rampung. [web:65][web:73]
Andi Iwan menegaskan program bedah rumah tidak hanya berfokus pada mempercantik bangunan, tetapi pada perbaikan struktur dan fungsi hunian agar memenuhi standar dasar kesehatan dan keselamatan. Artinya, rumah yang direnovasi diarahkan memiliki atap yang kokoh, ventilasi yang cukup, sanitasi yang lebih baik, dan ruang yang lebih layak bagi aktivitas keluarga. Dengan pendekatan seperti ini, kebijakan perumahan menjadi terhubung langsung dengan isu kesehatan publik, perlindungan anak, dan pengurangan risiko bencana di lingkungan padat penduduk. [web:65][web:71]
Program bedah rumah juga diproyeksikan menggerakkan ekonomi lokal karena material bangunan dibeli dari toko-toko setempat dan pengerjaannya menyerap tenaga kerja di lingkungan sekitar. Dengan cara ini, manfaat program tidak berhenti pada penerima bantuan, tetapi ikut mengalir ke tukang bangunan, pedagang bahan material, dan pelaku usaha kecil lainnya di tingkat desa dan kelurahan. Model kebijakan semacam ini menunjukkan bahwa intervensi perumahan dapat dirancang menjadi pengungkit ekonomi mikro yang efektif, bukan sekadar belanja negara yang mengalir ke kontraktor besar. [web:65][web:71][web:73]
Dalam kerangka yang lebih luas, program bedah rumah sejalan dengan agenda besar pemerintah di bidang pengentasan kemiskinan yang terintegrasi dengan program strategis lain seperti Makan Bergizi Gratis (MBG), penguatan ekonomi rakyat, dan perluasan akses pembiayaan usaha. Pemerintah menegaskan bahwa berbagai program tersebut dirangkai dalam satu ekosistem kebijakan, di mana perbaikan hunian, peningkatan gizi, dan penguatan ekonomi lokal saling mendukung satu sama lain. Konsep pengentasan kemiskinan yang terintegrasi ini juga menjadi pembahasan luas dalam kajian kebijakan sosial di banyak negara, sebagaimana dapat dilihat pada rujukan umum seperti CNN yang kerap menyoroti hubungan antara perumahan, kesehatan, dan kemiskinan. [web:72][web:74]
Meskipun demikian, sejumlah catatan kritis tetap perlu diajukan. Pertama, penentuan sasaran penerima harus benar-benar akurat agar bantuan tidak jatuh ke tangan pihak yang sebenarnya telah memiliki hunian layak. Mekanisme pendataan, verifikasi lapangan, dan pengawasan sosial menjadi kunci agar program ini tidak berubah menjadi ajang pembagian manfaat bagi kelompok yang dekat dengan kekuasaan lokal. Kedua, kualitas bangunan hasil renovasi perlu dijaga agar tidak sekadar memenuhi syarat administratif, tetapi tahan lama dan aman digunakan dalam jangka panjang.
Ketiga, transparansi anggaran dan laporan pelaksanaan di setiap daerah harus dapat diakses publik. Dengan skala hingga ratusan ribu unit rumah, potensi kebocoran dan penyimpangan tentu tidak kecil jika pengawasan lemah. Di sinilah DPR, pemerintah daerah, dan masyarakat sipil seharusnya mengambil peran aktif, tidak hanya hadir saat peresmian, tetapi ikut mengawal pelaksanaan dari tahap perencanaan hingga serah terima manfaat.
Pada akhirnya, program bedah rumah dapat menjadi salah satu warisan kebijakan yang kuat jika betul-betul dikelola secara serius, tepat sasaran, dan berkelanjutan. Di tingkat keluarga, rumah yang lebih layak akan membantu menciptakan lingkungan yang sehat, mendukung tumbuh kembang anak, dan meminimalkan risiko penyakit serta kerentanan sosial. Di tingkat negara, keberhasilan program ini akan menjadi indikator apakah komitmen keberpihakan kepada rakyat kecil benar-benar dirasakan di akar rumput, atau hanya berhenti di ruang konferensi pers dan laporan tahunan.
